Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegas: Premanisme Ormas Harus Diproses Hukum, Satgas Khusus Dibentuk!
Berita Komando (Jakarta). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara soal aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi. Insiden tersebut terjadi pada Selasa (18/3/2025) dan mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Dedi menegaskan bahwa tindakan brutal semacam ini tak bisa diselesaikan hanya dengan ucapan maaf.
“Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada tindakan hukum yang tegas,” ujar Dedi saat ditemui di Bandung, Jumat (21/3/2025), seperti dikutip dari Antara.
Merespons situasi yang kian mengkhawatirkan, Dedi mengumumkan akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Satgas ini akan fokus menangani berbagai aksi premanisme yang marak terjadi, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia mengatakan SK pembentukan Satgas kemungkinan akan keluar pada Senin mendatang.
“Satgas ini akan dibentuk secepatnya untuk menangani langsung kasus-kasus premanisme yang membuat warga resah dan mengganggu iklim usaha, khususnya di kawasan industri,” tegas Dedi.
Diketahui, insiden bermula ketika sekelompok anggota ormas Laskar Merah Putih mendatangi Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi di Sukamahi, Cikarang Pusat, pada pukul 09.00 WIB. Mereka berniat menemui Kepala Dinas Kesehatan, namun pejabat tersebut sedang berada di luar kantor untuk menghadiri rapat.
Ketiadaan pejabat itu memicu kemarahan ormas. Mereka kemudian menunjukkan kekesalannya dengan mengotori lantai kantor menggunakan sepatu berlumpur dan membuang isi tong sampah hingga berserakan di area pintu masuk.
Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh, membenarkan insiden tersebut. “Mereka kecewa karena tidak bisa bertemu Kepala Dinkes, lalu bertindak anarkis,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini bersiap mengambil langkah tegas. Dengan pembentukan Satgas Anti-Premanisme, diharapkan aksi-aksi serupa tidak terulang dan keamanan masyarakat tetap terjaga.
